Jika Ada Pidana, Jusuf Kalla Minta Polisi dan Kejaksaan Tidak Berhenti Usut Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, polisi dan kejaksaan tidak bisa diam apabila sudah mendapatkan indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid dalam kasus permintaan saham ke Freeport. 

"Pemerintah tidak dalam posisi mendukung atau tidak, polisi berkewajiban. Kalau polisi lihat suatu gejala kejahatan, polisi dan kejaksaan tidak menanganinya, justru polisi atau kejaksaan yang salah," kata Kalla di Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Wapres mengatakan, jika Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk memanggil Riza Chalid, maka polisi harus taat. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

Polri hingga saat ini belum menerima permintaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mencari keberadaan pengusaha M. Riza Chalid.

Pasalnya, kepolisian tidak bisa melakukan pencarian tanpa adanya permintaan resmi dari MKD.

Dalam persidangan MKD, Menteri ESDM Sudirman Said  dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI), Maroef Sjamsoeddin telah diperiksa. (Baca: Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport)

Sementara Ketua DPR Setya Novanto juga sudah diperiksa namun dalam persidangan yang tertutup. Setya juga menolak menjawab semua pertanyaan terkait rekaman. 

Sementara pengusaha M. Riza Chalid yang dijadwalkan untuk diperiksa pada Kamis (3/12/2015) tidak hadir. Ternyata, Sekretariat MKD belum mengirimkan surat panggilan karena bingung Riza memiliki tiga alamat.

Diktehui kemudian, Riza sudah terlanjur berada di luar negeri. 

Kemarahan Jokowi

Jokowi marah setelah mendengar rekaman utuh percakapan antara Setya, Maroef, dengan Riza Chalid. Dia tidak terima namanya dicatut untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia.

"Saya tidak apa-apa dibilang presiden gila, sarap, koppig tidak apa. Akan tetapi, kalau sudah dibilang mencatut, meminta saham, itu yang tidak bisa," ungkap Jokowi dengan nada tinggi di Istana Merdeka, Senin lalu.

Luapan amarah presiden itu pun dimaknai sebagai instruksi secara tidak langsung kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus pencatutan nama ini. (Baca: Politisi PDI-P: Kemarahan Presiden Kode Keras untuk Polri dan Kejaksaan)