Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romi Protes Pergantian Anggota MKD dari PPP

Kompas.com - 08/12/2015, 00:00 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, mempersoalkan pergantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PPP di DPR.

Posisi anggota MKD yang sebelumnya dijabat Zainut Tauhid digantikan Dimyati Natakusumah pada Senin (7/12/2015) pagi. (Baca: Jelang Pemeriksaan Novanto, PPP Ganti Anggotanya di MKD)

"DPP dan Fraksi PPP tidak mengetahui adanya pergantian MKD pagi ini. Jangankan kirim surat pergantian ke pimpinan DPR, tahu saja tidak," ujar Romahurmuziy melalui pesan singkat, Senin malam.

Pria yang biasa dipanggil Romi ini mempertanyakan dasar pergantian anggota MKD tersebut. Menurut dia, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar tidak pernah mengirimkan surat apa pun yang mengungkapkan alasan pergantian anggota MKD.

Romi pun menilai jika ada surat mengenai pergantian yang berasal dari Fraksi PPP kubu Djan Faridz, maka surat tersebut tidak sah.

"Saya mengingatkan kepada Pimpinan dan anggota MKD untuk tidak melawan moralitas publik. Ini bukan hanya pertaruhan nama MKD, namun nama DPR," kata Romi.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, menilai pergantian posisi tersebut telah melalui prosedur yang benar. (Baca: Gantikan Zainut di MKD, Dimyati Yakin Melalui Prosedur yang Benar)

"Ada aturannya pergantian itu, tidak bisa saya menggantikan tanpa ada persetujuan. Kalau seperti itu (tanpa izin), main seenaknya tanpa mekanisme, sekarang juga siapa pun bisa menggantikan saya di sini, kan seperti itu," ujar Dimyati.

Menurut Dimyati, pergantian tersebut dilakukan karena Zainut memiliki keperluan lain sehingga tidak dapat mengikuti sidang MKD. Tidak ada alasan khusus soal pergantian tersebut.

Adapun Dimyati menjadi salah satu Majelis MKD yang menggelar sidang etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto mulai hari ini. (Baca: Sidang Setya Novanto Tertutup, Dicurigai Ada Kepentingan yang Ingin Diselamatkan)

Ia menggantikan posisi Zainut yang hadir dalam dua persidangan sebelumnya, yakni pemeriksaan terhadap Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com