Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Kata hingga Saling Curiga antara Setya Novanto dan Bos Freeport

Kompas.com - 04/12/2015, 08:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sama-sama sudah angkat bicara mengenai pertemuan mereka yang menimbulkan dugaan adanya permintaan saham.

Kepada pers pada Rabu (18/11/2015), Setya Novanto mengklarifikasi tudingan yang menyebutnya meminta saham Freeport kepada Maroef, dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sementara itu, Maroef memberikan pernyataan saat dia diundang sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Pada intinya, Setya dan Maroef sama-sama mengungkapkan pertemuan berlangsung tiga kali. Pertemuan pertama hanya empat mata antara Novanto dan Maroef, di Ruang Kerja Ketua DPR, April 2015.

Pertemuan dilanjutkan dua kali lagi di sebuah hotel di Pacific Place, Jakarta, pada 13 Mei dan 8 Juni 2015.

Dalam pertemuan kedua dan ketiga, Novanto mengajak pengusaha minyak Riza Chalid.

Setelah pertemuan ketiga, tak pernah ada pertemuan ataupun upaya saling menghubungi via telepon lagi. Hanya di situ kesamaan cerita keduanya.

Sisanya justru adalah kisah yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang.

1. Saham

Keterangan yang berlawanan salah satunya adalah cerita soal pembicaraan saham.

Novanto mengaku, baik dia maupun Riza tak pernah meminta saham kepada Freeport, seperti yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD.

Politisi Golkar ini mengakui, Riza memang bicara soal saham dalam pertemuan ketiga, tetapi konteksnya adalah divestasi untuk badan usaha milik egara ataupun daerah.

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto.

Novanto justru balik menuding bahwa Maroef-lah yang menawarkan saham kepada Riza.

Namun, Riza menolaknya dengan alasan tak mempunyai uang untuk membeli saham itu.

"'Kenapa Pak Riza enggak ambil saham ini?" kata Novanto, menirukan ucapan Maroef ke Riza.

"Beli saham atau ambil saham saya lupa juga. Tapi nanti ditanyakan ke Pak Riza langsunglah itu," tambahnya.

Namun, Maroef memberikan keterangan berbeda. Menurut dia, jelas ada permintaan saham 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres. Permintaan itu disampaikan Riza.

Maroef pun sempat membaca petikan transkrip dari rekaman utuh yang sudah diserahkan Sudirman ke MKD sebagai alat bukti.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com