Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Kata hingga Saling Curiga antara Setya Novanto dan Bos Freeport

Kompas.com - 04/12/2015, 08:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sama-sama sudah angkat bicara mengenai pertemuan mereka yang menimbulkan dugaan adanya permintaan saham.

Kepada pers pada Rabu (18/11/2015), Setya Novanto mengklarifikasi tudingan yang menyebutnya meminta saham Freeport kepada Maroef, dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sementara itu, Maroef memberikan pernyataan saat dia diundang sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Pada intinya, Setya dan Maroef sama-sama mengungkapkan pertemuan berlangsung tiga kali. Pertemuan pertama hanya empat mata antara Novanto dan Maroef, di Ruang Kerja Ketua DPR, April 2015.

Pertemuan dilanjutkan dua kali lagi di sebuah hotel di Pacific Place, Jakarta, pada 13 Mei dan 8 Juni 2015.

Dalam pertemuan kedua dan ketiga, Novanto mengajak pengusaha minyak Riza Chalid.

Setelah pertemuan ketiga, tak pernah ada pertemuan ataupun upaya saling menghubungi via telepon lagi. Hanya di situ kesamaan cerita keduanya.

Sisanya justru adalah kisah yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang.

1. Saham

Keterangan yang berlawanan salah satunya adalah cerita soal pembicaraan saham.

Novanto mengaku, baik dia maupun Riza tak pernah meminta saham kepada Freeport, seperti yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD.

Politisi Golkar ini mengakui, Riza memang bicara soal saham dalam pertemuan ketiga, tetapi konteksnya adalah divestasi untuk badan usaha milik egara ataupun daerah.

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto.

Novanto justru balik menuding bahwa Maroef-lah yang menawarkan saham kepada Riza.

Namun, Riza menolaknya dengan alasan tak mempunyai uang untuk membeli saham itu.

"'Kenapa Pak Riza enggak ambil saham ini?" kata Novanto, menirukan ucapan Maroef ke Riza.

"Beli saham atau ambil saham saya lupa juga. Tapi nanti ditanyakan ke Pak Riza langsunglah itu," tambahnya.

Namun, Maroef memberikan keterangan berbeda. Menurut dia, jelas ada permintaan saham 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres. Permintaan itu disampaikan Riza.

Maroef pun sempat membaca petikan transkrip dari rekaman utuh yang sudah diserahkan Sudirman ke MKD sebagai alat bukti.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com