Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet"

Kompas.com - 15/11/2015, 15:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Ridwan Saidi menilai, persoalan akan muncul jika Partai Amanat Nasional masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ridwan mengatakan, bergabungnya PAN ke partai pemerintah membuat Jokowi kini berada dalam dua pilihan yang sulit.

Pilihan pertama, Jokowi bisa membenahi kabinet yang menurut dia memang saat ini bekerja jauh dari maksimal.

Namun, menteri-menteri yang berkinerja buruk selama ini justru berasal dari partai politik. Akibatnya, jika menteri-menteri dari parpol itu diganti dengan kader PAN, maka akan terjadi konflik antara Jokowi dan parpol yang selama ini sudsah mendukungnya.

"Mereka sudah berdarah-darah menangkan Jokowi, masa tiba-tiba masuk PAN yang dukung Prabowo," kata Ridwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (15/10/2015).

Ridwan mencontohkan, menteri dari parol yang tak bekerja maksimal antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi (PKB), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (PDI-P), Menteri dan Menteri Perindustrian Saleh Husin (Hanura).

Dia melihat Menpora berkinerja buruk karena kisruh sepakbola Indonesia. Adapun Menkumham juga telah melakukan blunder karena dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menperin, menurut dia, tidak mempunyai kompetensi di bidangnya dan tidak terlihat hasil nyata kinerjaya.

Selain itu, ada pula Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menurutnya merupakan orang Jusuf Kalla.

"Potensi konfliknya sangat besar kalau PAN masuk dan menggantikan orang-orang itu," tambah Ridwan.

Pilihan kedua, kata dia, Jokowi bisa memasukkan PAN dengan menambah nomenklatur kementeriannya. Atau Jokowi bisa juga memasukkan PAN dengan mengganti menteri-menteri profesional yang bukan titipan parpol atau orang per orang.

Namun, kata dia, pilihan ini justru akan membuat kinerja kabinet semakin buruk karena semakin banyak diisi oleh orang-orang yang tidak profesional.

"Kalau kabinet makin gemuk, pemerintahan makin ambruk. Makin gemuk jatuhnya makin gampang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com