Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Benarkan Ada Surat atas Nama Setya Novanto, Setjen DPR Bingung

Kompas.com - 18/11/2015, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Vice President Corporate and Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro sudah membenarkan adanya surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto ke Pertamina perihal kerja sama Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Namun, Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari tetap bersikeras bahwa surat tersebut merupakan surat palsu. Dia pun bingung mengapa surat itu bisa sampai ke Pertamina.

"Ini kami sudah cari bolak-balik, dan (suratnya) tidak ada. Jadi, kami enggak bisa memberikan tanggapan apa pun. Kalau memang dari Pertamina katanya ada, jadi bagaimana ini?" kata Hani saat dihubungi, Rabu (18/11/2016).

Hani menjelaskan, surat asli yang dikeluarkan memiliki lambang DPR RI di bagian kiri surat. Sementara itu, di surat itu, lambang DPR RI berada di tengah. (Baca: Pertamina Benarkan Ada Surat dari Setya Novanto)

Di surat yang menurut dia palsu itu juga tidak terdapat nomor surat.

Dia pun meyakini, Ketua DPR Setya Novanto tidak mungkin membuat surat itu secara pribadi dan mengirimkannya ke Pertamina tanpa sepengetahuan bagian tata usaha. Dia juga mengaku sudah mengonfirmasi langsung hal ini kepada Novanto.


"Kami melaporkan ke Ketua DPR, dan beliau tidak tahu. Makanya kami berani mengatakan, surat itu palsu," ucapnya. (Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Uang ke Pertamina Palsu)

Hani pun enggan menduga kenapa surat yang belakangan tersebar di media sosial itu benar-benar bisa sampai ke Pertamina. Dia mengaku akan segera berkonsultasi dengan biro hukum kesekjenan DPR untuk menindaklanjuti pemalsuan surat ini.

"Sampai sekarang, kami belum sempat bertemu biro hukum," ujarnya.

Di dalam surat yang beredar di media sosial, Setya Novanto disebut meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Selama ini, PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut. 

Surat dilayangkan dengan kop DPR, ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan bertanggal 17 Oktober 2015.

Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyertakan beberapa surat lampiran, misalnya notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dan PT OTM, surat berisi penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT OTM, surat review kerja sama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai adendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dan PT Orbit Terminal Merak yang sudah Bapak terima beberapa minggu lalu," demikian yang tertulis dalam surat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com