Tjahjo: Jelang Pilkada, Dana Bansos Daerah Naik hingga 1000 Persen

Menurut Tjahjo, terjadi limpahan anggaran cukup besar pada bulan November, menjelang pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015.

Tjahjo mengatakan, APBD tingkat provinsi memang disahkan melalui keputusan bersama. Dalam hal ini, Mendagri menandatangani dan mengoreksi pengajuan anggaran.

Namun, untuk APBD tingkat dua untuk kabupaten dan kota, anggaran disahkan bersama gubernur, bupati, wali kota dan DPRD. Tjahjo berharap agar tidak ada negosiasi dalam hal dana bansos dan hibah.

Dana-dana tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami berpikir positif, mudah-mudahan dana yang meningkat, bisa tepat sasaran. Kalau tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa jika ada ekses, tidak tepat sasaran, tidak cair, adanya pemotongan, yang menyebabkan aparatur bermasalah," kata Tjahjo.

Data yang diperoleh lembaga pemantau pemilu, menunjukkan kenaikan jumlah dana bantuan sosial dan hibah dalam APBD yang kepala daerahnya maju dalam pilkada serentak 2015.

Kenaikan tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan untuk melakukan politik uang.

Contohnya, kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Konawe Utara, sebesar 1.884 persen, atau naik Rp 4,8 miliar.

Di daerah Konawe, calon petahana Aswad Sulaiman kembali mengajukan diri sebagai calon bupati. Aswad didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra dan Hanura.

Kenaikan tertinggi kedua ditempati Kabupaten Bangka Selatan. Dana bansos dan hibah naik 601,5 persen, atau sebesar Rp 16,8 miliar.

Adapun, calon kepala daerah petahana di daerah tersebut yakni, Jamro H Jalil, yang didukung Partai Bulan Bintang, Nasdem, Gerindra, dan Hanura.

Sementara, pada peringkat ketiga terdapat di Kabupaten Labuhan Batu utara, yaitu sebesar 432,9 persen, atau naik Rp 29,5 miliar. Kepala daerah petahana di daerah tersebut yaitu Kharrudin Syah.