Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran

Kompas.com - 19/09/2015, 09:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin, meminta pemerintah segera mengambil langkah komprehensif untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Langkah itu tak hanya sekadar upaya untuk pemadaman, tetapi juga untuk menanggulangi kebakaran yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang.

"Jangan sampai pemerintah itu seperti petugas pemadam kebakaran. Begitu terjadi kebakaran, Presiden ribut dan langsung turun ke jalan, stakeholder juga ribut," kata Andi saat diskusi bertajuk Asap dan Sengsara di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Pemerintah, kata Andi, seharusnya dapat belajar dari Malaysia soal manajemen untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu juga memiliki kawasan hutan dan lahan. Namun, menurut dia, hampir tidak pernah terdengar kasus kebakaran hutan di sana.

Ia menambahkan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi bahaya El Nino yang mampu membuat wilayah Indonesia kering.

Sebab, kondisi kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan, dapat memicu kebakaran terjadi. "Kekeringan itulah yang menjadi salah satu pemicu kebakaran," ujarnya.

Lebih jauh, Komisi IV saat ini tengah berupaya untuk merevisi UU Lingkungan Hidup. Jika merujuk pada UU tersebut, kata dia, masyarakat diperkenankan untuk membuka lahan dengan cara membakar maksimal dua hektar lahan.

"Pertanyaannya, kalau ada 100 masyarakat yang beli lahan, jadi 200 hektar itu bisa dibakar?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com