Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: "Reshuffle" Kabinet Gagal

Kompas.com - 23/08/2015, 11:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, menilai, reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah gagal memberi harapan baru.

Menurut Bambang, suasana pasca-reshuffle justru hanya memberi gambaran buruk tentang soliditas pemerintahan.

"Nilai tambah dari reshuffle kabinet baru-baru ini sudah tidak ada lagi akibat insiden atau perang kata-kata yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno," kata Bambang saat dihubungi, Minggu (23/8/2015).  

Kendati insiden itu dinyatakan sudah diselesaikan di sidang paripurna Kabinet pada Rabu (19/8/2015) lalu, kata dia, publik tidak percaya bahwa penyelesaian itu akan membuat kabinet solid atau kompak.

Pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan setidaknya mencermikan luka yang dialami Kabinet Kerja belum kering atau belum sembuh benar.

Seusai menemui Wapres JK pada Jumat (21/8/2015) lalu, Luhut menegaskan bahwa menteri yang tidak sejalan dengan Presiden akan dibuang. Tema yang sama juga sempat dikemukakan Luhut di forum sidang paripurna kabinet Jumat lalu itu.

"Artinya, dari aspek soliditas, kerusakannya terbilang parah," ucap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Mau tak mau, kata dia, beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah hanya Presiden yang tahu.

Namun, upaya itu menjadi keharusan karena adanya dua tantangan yang cukup serius. Pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan pilkada yang jujur, bersih, dan aman di 269 daerah pemilihan. Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia.

Kedua, tantangan eksternal meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, membuat depresiasi rupiah makin melebar.

"Untuk bisa menanggapi dua tantangan itu, Presiden harus mampu mengembalikan Istana sebagai sumber solusi bangsa karena Istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan seperti istana kampret di pohon rindang halaman Istana," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com