Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Calon Tunggal, Parpol Sebaiknya Tak Gunakan Hasil Survei sebagai Acuan

Kompas.com - 08/08/2015, 13:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta agar partai politik tidak menggunakan hasil survei sebagai patokan pencalonan kepala daerah. Hal tersebut guna mencegah penundaan pelaksanaan pilkada karena hanya ada calon tunggal di suatu daerah.

"Calon tunggal terjadi akibat sifat pragmatis calon dan parpol. Ada kecenderungan parpol merebut petahana karena elektabilitas surveinya pasti tinggi," ujar Sebastian saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Sebastian, fenomena calon tunggal di beberapa daerah memang disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Salah satunya adalah petahana yang membuat skenario agar mayoritas partai memberikan dukungan.

Biasanya, petahana mencoba memborong dukungan parpol dan menyisakan satu atau dua parpol sehingga menyulitkan pasangan calon lainnya.

Hasilnya, di beberapa daerah, pasangan calon yang ragu untuk menghadapi pasangan calon petahana akhirnya memilih untuk mundur dari pencalonan kepala daerah. Hal lainnya adalah skenario untuk mematikan pasangan calon petahana.

Pasangan calon lain yang bukan petahana kemungkinan dengan sengaja tidak mendaftarkan diri dalam pencalonan.

"Di daerah lain, ada calon, tetapi sengaja tidak mendaftar karena melihat incumbent sangat kuat. Karena incumbent akan berhenti pada September 2015, jadi sengaja membuat agar pilkada ditunda sampai 2017 sehingga incumbent sudah tidak punya kekuasaan lagi," kata Sebastian.

Menurut dia, dalam hal ini, partai politik mempunyai peran penting agar tidak menggunakan hasil survei sebagai patokan. Partai cenderung memilih yang elektabilitasnya tinggi, tetapi mengabaikan kemampuan calon lainnya.

Lebih lanjut, Sebastian menyarankan agar ada sanksi bagi parpol atau calon yang telah memiliki dukungan sebagai calon, tetapi dengan sengaja tidak mendaftar sebagai calon.
Seharusnya, kata dia, partai atau calon diberikan sanksi, seperti diskualifikasi dari pelaksanaan pilkada seluruhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com