Kalla Harapkan Kerja Sama Polisi ASEAN Terkait "Illegal Fishing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kerja sama antara kepolisian di Asia Tenggara bisa ditingkatkan, termasuk dalam memberantas penangkapan ikan ilegal. Sebagai negara dengan wilayah yang luas, Indonesia memerlukan bantuan dari negara lain dalam menjaga hasil lautnya.

"Karena kita ini wilayah yang luas, dibutuhkan kerja sama yang luas antarnegara dalam hal-hal ini. Kepolisian pada dasarnya ingin melindungi negara kita dan masyarakat kita secara bersama-sama karena itulah kerja sama dalam ASEAN yang telah berlangsung mempunyai banyak pengalaman dan kita harapkan semuanya dapat kita laksanakan dengan baik," kata Kalla saat menghadiri pembukaan Konferensi Polisi Se-Asia Tenggara ke-35 di Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Kalla menegaskan bahwa pemberantasan penangkapan ikan ilegal merupakan upaya Indonesia dalam melindungi lingkungan. Menurut Kalla, stabilitas suatu negara hanya bisa tercapai jika keamanan suatu negara kondusif. Kalla menilai keamanan suatu negara turut dipengaruhi stabilitas kawasan negara tersebut.

"Selalu kita tekankan bahwa saudara yang terbaik adalah tetangga yang terdekat. Oleh karena itu ASEAN sebagai negara terdekat haruslah menjamin security (keamanan) dan stabilitas, dan mutu negara masing-masing," ujar Kalla.

Oleh karena itu, Kalla berharap kepolisian di negara-negara Asia Tenggara bisa bersama-sama menjaga stabilitas kawasan. Apalagi, kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai diberlakukan tahun ini. Dengan diberlakukannya MEA, maka ASEAN merupakan suatu kawasan yang menjadi pasar penting bagi perdagangan negara-negara di dalamnya.

"Tentu kita inginkan kemajuan, dan stabilitas maka haruslah menjadi bagian dalam menjaga kemakmuran dan kemajuan," kata Kalla.

Wapres tidak ingin ASEAN menjadi kawasan yang rusak akibat konflik seperti yang terjadi di Timur Tengah. Ia pun berharap kerja sama dalam hal pertukaran informasi dan intelijen antara negara ASEAN bisa ditingkatkan. Selain itu, Kalla berharap ASEANAPOL yang digelar 3-7 Agustus ini bisa menghasilkan instrumen hukum regional yang meningkatkan kerja sama masing-masing negara.

"Kita sudah punya hukum masing-masing bagaimana hukum bersama dapat kita lakukan sebaik-baiknya, bagaimana mengurangi kriminal, korupsi. Contohnya money laundring yang terjadi di masing-masing negara, sehingga negara yang satu dan lain dapat memberikan informasi sehingga tidak terjadi money laundring," tutur Kalla.

ASEANAPOL merupakan forum kerja sama resmi Kepala Kepolisian seluruh negara anggota ASEAN yang membahas isu strategis di kawasan tersebut. Rangkaian konferensi ASEANAPOL memiliki sejumlah agenda pokok, di antaranya pertemuan para Kepala Kepolisian yang membahas isu strategis, dan pertemuan Kepala Kepolisian negara Asean dengan Ketua delegasi negara mitra dialog.

Forum ini diikuti 20 negara yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, 3 negara peninjau, serta 7 negara mitra dialog.