Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Memangnya Komisi X Tahu soal Energi?"

Kompas.com - 09/07/2015, 08:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII Kurtubi mempertanyakan alasan pimpinan DPR mengalihkan mitra kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Komisi VII ke Komisi X. Menurut dia, keputusan tersebut kurang tepat.

"Menristek ini kan juga terkait masalah energi, masalah lingkungan, energi terbarukan. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga didorong untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi sektor itu," kata Kurtubi, saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Kurtubi mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemindahan mitra kerja tersebut, baik dari pimpinan Komisi VII maupun pimpinan Fraksi Nasdem. Sementara dari salinan surat yang diterima para peliput di parlemen, surat itu telah ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto dan dilayangkan kepada masing-masing pimpinan fraksi pada 1 Juli 2015.

Kurtubi menyayangkan jika hal itu telah menjadi keputusan. Ia mengatakan, Komisi VII saat ini membutuhkan back up dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian energi jangka panjang yang konvensional. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan efisiensi energi.

"Konkretnya, kita berusaha mengurangi penggunaan energi fosil dan efesiensi energi. Nah, ini butuh penelitian teknis dan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, ia khawatir, jika mitra kerja Kementerian Ristek dipindahkan ke Komisi X justru akan membebani komisi itu. Menurut dia, persoalan teknis energi merupakan persoalan rumit.

"Apa mereka mengerti soal energi? Pertanyaan besarnya, maaf ya, pimpinan komisinya mengerti. Bahkan mungkin anggota mengerti tidak? Struktur cost, teknisnya?" kata Kurtubi.

Selain Kementerian Ristek, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga berpindah mitra kerja dari Komisi II ke Komisi V. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bermitra dengan Komisi IV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com