JK Nilai Wajar Dana Bantuan Parpol Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik. Kalla menilai dana bantuan untuk parpol saat ini Rp 108 per suara tidak lagi sesuai sehingga perlu ditingkatkan.

"Pada dewasa ini terlalu kecil memang. Itu kan sudah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu angka itu, ya wajar lah," kata Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Mengenai berapa nilai kenaikannya, Kalla mengaku belum tahu angka yang akan diputuskan Pemerintah. Ia mengaku belum membicarakan kenaikan dana bantuan parpol ini dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Wapres juga enggan menyampaikan penilaiannya mengenai angka kenaikan 10 kali lipat yang diusulkan Mendagri.

"Saya tidak tahu berapa kali lipat yah, saya belum bicara dengan Mendagri," ucap dia.

Mengenai pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan parpol, Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar ini yakin setiap partai bisa mempertanggung jawabkannya dengan baik.

"Kita pertanggung jawabkan bahwa itu dipakai untuk apa. Kan ini tanggung jawabnya parpol, tidak mungkin dia tanya saya belanja ini, beli kertas, beli apa, enggak lah," tutur Kalla.

Mendagri sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menyerahkan draf usulan kenaikan dana bantuan parpol kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita mengajukan untuk meningkatkan 10 sampai 20 kali lipat dari yang ada sekarang. Kalau PDI Perjuangan sekarang terima Rp 2 miliar, jadi kita akan menerima Rp 20 miliar," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri Jakarta seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, draf usulan tersebut sudah disusun oleh tim dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah diserahkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara.

"Saya dengar Pak Jokowi sudah 'turun', tinggal dibahas di bawah. Jadi 10 kali lipat itu tahap pertama, kalau disetujui. Kemudian jika ekonomi kita sudah membaik, tahun depan naik lagi jadi 20 kali lipat," jelasnya.

Mendagri mengatakan, usulan dana bantuan parpol tersebut sudah sepantasnya dan dapat terlaksana jika Pemerintah telah menyelesaikan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur.

"Sepuluh kali lipat itu pantas. Kami mengajukan bantuan itu sepanjang prioritas anggaran untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sudah optimal; dan masih ada sisa baru untuk itu (bantuan parpol)," katanya.

Dana parpol tersebut, lanjut Tjahjo, hanya diperuntukkan bagi partai yang memiliki keterwakilan di kursi parlemen.