JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani tidak mempermasalahkan hasil survei yang menempatkannya sebagai menteri berkinerja rendah dan paling layak diganti. Menurut Puan, semua pihak berhak memberikan penilaian.
"Semua orang boleh beri masukan, semua orang boleh menganalisa," kata Puan seusai menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR Setya Novanto di Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015) malam.
Meski demikian, kata Puan, penilaian akhir tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo. Ia menyerahkan semuanya kepada Presiden untuk menilai kinerja yang telah dilakukan selama sekitar delapan bulan dalam Kabinet Kerja.
"Yang pasti kan itu semua akan jadi pertimbangan dan prerogatif Presiden," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pada Minggu (21/6/2015), Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengumumkan hasil survei, yang dilakukan pada 26 Mei hingga 3 Juni 2015. Hasil survei dengan responden 250 pekerja profesional yang bekerja di kawasan Jalan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said, Jakarta, itu mengungkap beberapa nama menteri yang dianggap layak diganti karena kinerja rendah atau tidak membuat terobosan. (Baca Tak Ada Terobosan, Menteri Puan Dianggap Paling Layak Diganti)
Nama-nama menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.