Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kepala BIN Pekan Depan

Kompas.com - 15/06/2015, 14:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, fit and proper test terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso kemungkinan akan dilaksanakan pekan depan. Pasalnya, hingga kini surat Presiden Joko Widodo yang berisi penunjukan Sutiyoso belum dibacakan di dalam rapat paripurna DPR.

"Kalkulasi sementara kami, pelaksanaan fit and proper calon kepala BIN baru bisa kita laksanakan antara 23-26 Juni," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Ia mengatakan, rapat paripurna yang mengagendakan pembacaan surat Presiden Jokowi akan dilaksanakan pekan ini. Namun, surat tersebut sebelumnya akan dibahas di dalam Badan Musyawarah DPR terlebih dahulu. (baca: Kepala BIN Anggap Sutiyoso Tepat Jadi Penggantinya)

Ia memastikan, Komisi I tidak akan mempersulit fit and proper test yang akan dijalani Sutiyoso. Meski ada penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat lantaran Sutiyoso diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas PDI pada 27 Juli 1996, menurut dia, hal itu merupakan bentuk aspirasi masyarakat. (baca: Sutiyoso: Pilih Kepala BIN yang Tua tetapi Sehat, atau Muda tetapi Loyo?)

"Kita punya mekanisme konstitusional menanggapi surat presiden. Sepanjang calon Kepala BIN yang diajukan tidak melanggar UU, maka DPR punya kewajiban untuk menindaklanjuti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com