Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Tak Ingin "Groundbreaking" Jadi Seremonial

Kompas.com - 26/05/2015, 14:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas bersama beberapa menterinya untuk membahas percepatan pengadaan infrastruktur prioritas. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin program pembangunan infrastruktur hanya sebatas seremonial.

"Saya tidak ingin groundbreaking jadi sebuah seremonial," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Jokowi mengaku menginginkan pembangunan infrastruktur berjalan cepat. Ia juga ingin melihat kondisi di lapangan yang sudah dalam tahap pengerjaan.

"Artinya, kita datang dalam posisi sudah bekerja," ujarnya.

Presiden melanjutkan, saat ini pemerintah telah melakukan groundbreaking terkait pembangunan infrastruktur. Ia memastikan akan terus melakukan kontrol melalui kementerian terkait.

Dalam catatannya, pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah masih saja ditemukan. Beberapa masalah tersebut antara lain terkait dengan pengadaan lahan, perizinan, dan amdal.

"Pinjaman dari luar negeri ini juga sering terlambat untuk segera diputuskan. Saya kira, inilah kasus-kasus yang perlu diselesaikan dengan baik dan secepat-cepatnya," ucap Jokowi.

Rapat tersebut dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Adapun pembangunan infrastruktur yang masuk kategori prioritas adalah pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik.

Jokowi menegaskan, dirinya tak ingin program pembangunan infrastruktur prioritas menemui kendala seperti saat DKI Jakarta akan memulai pembangunan mass rapid transit (MRT). Pasalnya, DKI Jakarta memerlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk merencanakan, menganalisis, dan mengeksekusi program transportasi massal tersebut.

"Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya dan tidak segera diputuskan. Menurut saya, kalau diteruskan seperti ini, akan terlalu lama. Oleh sebab itu, ini mulai disederhanakan dan dipercepat sehingga nantinya harapan di masyarakat dan realita itu betul-betul ada," pungkas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com