Agar Independen, Anggota Pansel KPK Diminta Nonaktif dari Jabatan Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Populi Center Nico Harjanto berpendapat sebaiknya Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menonaktifkan diri dari jabatan lain. Hal ini perlu dilakukan agar keputusan yang diambil selama seleksi akan obyektif dan independen.

"Kita harap Pansel KPK bisa nonaktif dari jabatannya supaya fokus. Jangan sampai dijebak seolah-olah salah karena hubungan kerja mereka," ujar Nico dalam diskusi bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Nico khawatir, ada pihak yang menuding akan muncul konflik kepentingan oleh Pansel KPK dalam memilih calon-calon pimpinan. Dengan menonaktifkan diri dari pekerjaannya, maka anggota Pansel KPK bisa lebih fokus dan terlepas dari keraguan masyarakat akan independensi mereka.

"Supaya tidak dituduh mereka bekerja dengan tokoh tertentu seolah menjadi pion tokoh tersebut. Ini kan melecehkan integritas pansel," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menyatakan bahwa Pansel KPK akan dinilai lebih independen jika meninggalkan sementara pekerjaan utamanya. "Keraguan masyarakat dengan independensi akan terpental. Sehingga apa yang mereka hasilkan dapat dukungan dari masyarakat," kata Grace.

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang dari berbagai disiplin ilmu yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademisi, seluruh anggota Pansel itu adalah perempuan. Mereka akan bekerja mencari pimpinan KPK terbaik untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.

Pansel ini terdiri atas Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkrituti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang). Selain itu, ada Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).