Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Diingatkan untuk Tak Beri Pernyataan Kontroversial soal Rohingya

Kompas.com - 21/05/2015, 12:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait pengungsi Rohingya menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya dari jaringan Gusdurian. Pernyataan Panglima TNI dianggap tidak sejalan dengan misi kemanusiaan.

"Panglima TNI jangan lagi memberikan pernyataan aneh soal pengungsi Rohingya. Itu namanya memperlakukan pengungsi Rohingya bukan seperti manusia, dipingpong seperti itu," ujar Beka Ulung Hapsara, anggota jaringan Gusdurian, dalam konferensi pers di Wahid Institute, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Ulung mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya langsung merespons cepat masuknya ratusan pengungsi Rohingya ke Indonesia agar tidak ada komentar miring dari pejabat negara yang tidak sesuai dengan sikap Presiden. Posisi Indonesia di ASEAN untuk urusan penuntasan hak asasi manusia berada di posisi puncak. Oleh sebab itu, Indonesia harus memberikan contoh kepada negara lain melalui kebijakan melindungi dan mengakomodasi pengungsi dari Rohingya.

Di sisi lain, Ulung juga mengkritisi peran ASEAN dalam persoalan itu. Menurut dia, ASEAN kurang berperan dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan negara-negara anggotanya.

"Seharusnya prinsip-prinsip mencampuri urusan kedaulatan negara lain digunakan di dalam ASEAN. Karena, banyak persoalan yang melibatkan negara-negara di ASEAN yang tidak bisa diselesaikan secara bilateral, harus ada campur tangan ASEAN," lanjut Ulung.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, tetapi tetap melarang mereka masuk, apalagi menepi di daratan Indonesia.

"Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Menurut Moeldoko, langkah ini diambil karena keberadaan para pengungsi ilegal ini akan menimbulkan persoalan sosial. Dia menyebutkan, contoh kasus imigran asal negara Timur Tengah yang hendak menuju ke Australia tetapi tertahan di Indonesia.

"Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan ini," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com