Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Penasihat Tolak Dua Saksi Budi Gunawan Jadi Pansel KPK

Kompas.com - 18/05/2015, 17:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Said Zainal Abidin mengatakan, semestinya anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK terdiri dari orang-orang yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Munculnya wacana masuknya dua nama ahli hukum, yaitu Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis dalam tim pansel, membuat Said khawatir akan adanya konflik kepentingan dalam tim tersebut.

"Kira-kira begitu (konflik kepentingan). Secara orang awam, saya melihatnya kurang menarik," ujar Said di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Diketahui, Romli dan Margarito pernah menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan Jenderal Budi Gunawan. Saat itu, Budi menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka. Oleh karena itu, kata Said, sebaiknya Romli dan Margarito tidak dimasukkan ke dalam panitia seleksi calon pimpinan KPK.

"Artinya lebih baik ditarik, jangan pakai mereka. Biar objektif," kata Said.

Siang ini, sejumlah mantan pejabat KPK terlihat mendatangi gedung KPK. Selain Said, ada juga mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dan mantan Wakil KPK Amien Sunaryadi Saat ditanya, mereka mengaku hanya sekadar bersilaturahmi dengan para pimpinan KPK.

Said mengaku dalam pertemuan tadi tidak membahas soal pansel KPK. "Tadi belum dibicarakan sama sekali. Saya juga belum mendapatkan informasi tertulis," kata Said.

Belakangan sempat beredar kabar bahwa dua saksi ahli untuk Budi Gunawan, yaitu Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis terpilih jadi anggota pansel calon pimpinan KPK. Keduanya pun memiliki kesamaan pandangan bahwa Budi Gunawan harus dilantik sebagai Kapolri.

Selain Margarito dan Romli, beredar sejumlah nama anggota pansel seperti Oegroseno, Tumpak Hatorangan, Saldi Isra, Zainal Arifin Husein, Erry Riyana, Refli Harun, dan Jimly Assidiqie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com