Kalau Ada "Reshuffle", Agung Tak Akan Minta Jatah Menteri kepada Jokowi

Ia menekankan, Presiden harus cermat dalam melakukan perombakan komposisi menteri Kabinet Kerja. Reshuffle jangan hanya memuaskan hasrat keinginan elit parpol tertentu.

"(Reshuffle) Enggak usah terlalu terburu-buru, asal pas dan tercapai tujuan pokoknya. Bukan untuk memuaskan parpol," kata Agung kepada Kompas.com, Minggu (10/5/2015).

Agung menilai, saat ini ada sejumlah pihak yang menginginkan agar Presiden merombak kabinet dengan alasan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan sinyal akan melakukan perombakan dalam waktu dekat.

"Kalau pun diberi, kami akan pertimbangkan untuk diberikan kepada teman-teman yang lain. Saya sendiri tidak ada minat," kata dia. 

Pada awal pemerintahannya, Jokowi berjanji akan melakukan evaluasi kabinet setiap enam bulan. Kini, setelah enam bulan kabinet terbentuk, belum ada informasi resmi soal perombakan kabinet.

Sejumlah survei seperti yang dilakukan oleh Poltracking dan KedaiKOPI menunjukkan keinginan masyarakat agar dilakukan perombakan kabinet. Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. 

Dari survei tersebut juga diketahui 66,6 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sementara, KedaiKOPI yang melakukan survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden, menemukan bahwa sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok.