Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Ancam Berikan SP 1 untuk Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar

Kompas.com - 29/04/2015, 17:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan, mengatakan bahwa sejumlah anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar akan diberikan surat peringatan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Alasannya, mereka dituding menghalangi pengurus Golkar hasil Munas Jakarta mengikuti pilkada serentak.

"Kami sudah merancang SP 1 untuk anggota Golkar di Komisi II DPR," kata Leo, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (29/4/2015).

Leo menuturkan, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar ia anggap menabrak undang-undang dan etika sebagai anggota dewan karena merekomendasikan masalah ke dalam Peraturan KPU. Rekomendasi itu adalah agar kepesertaan partai yang tengah dilanda konflik harus menunggu keputusan final dari pengadilan.

Salah seorang yang dipastikan Leo mendapat surat peringatan adalah Rambe Kamarul Zaman. Rambe saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR.

Menurut Leo, sesuai Undang-Undang Pemilu, partai yang dapat mengikuti pilkada adalah partai yang memegang SK Menkumham. "Boleh saja punya subyektivitas, tapi kenegarawanan Anda dituntut sebagai anggota DPR," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syadzily, menuturkan, surat peringatan sebelumnya telah diberikan kepada tiga anggota Fraksi Golkar di DPR yang mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie. Ketiganya adalah Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, dan Setya Novanto.

Novanto adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali yang mendapatkan surat peringatan kedua karena dituding berpihak pada kepengurusan Aburizal Bakrie saat menjalankan tugas sebagai Ketua DPR. Teguran tertulis itu akan berujung pada pemecatan jika sampai surat peringatan ketiga diberikan dan yang bersangkutan tidak berusaha memperbaiki kesalahannya.

Surat peringatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara surat peringatan untuk anggota Komisi II dari Fraksi Golkar akan dibahas dalam rapat pimpinan yang digelar dalam waktu dekat.

"Surat peringatan untuk kader yang lain memang menjadi pembahasan di internal pengurus," ucap Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com