Tanggapan KPK tentang Penyidik yang Dipermasalahkan Eks Direktur Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, mempermasalahkan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani perkaranya di dalam sidang praperadilan. Namun, KPK menilai, bahwa lembaga antirasuah itu memiliki aturan yang bersifat lex specialis dalam menangani perkara korupsi termasuk dalam pengangkatan penyidik.

"Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) merupakan lex specialis dari KUHAP. Sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penututan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku dapat disimpangi," kata Biro Hukum KPK, Nur Chusniah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2015).

Nur menjelaskan, di dalam Pasal 45 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur tata cara KPK dalam mengangkat penyidik. Pasal tersebut, kata dia, sekaligus mengesampingkan wewenang Pasal 6 KUHAP yang menyebut bahwa penyidik merupakan pejabat polisi atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus.

Selain itu, ia menambahkan, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Pemberhentian itu dilakukan selama yang bersangkutan bertugas di KPK.

"Rumusan pasal itu telah ditafsirkan sendiri oleh pemohon bahwa yang berhak menjadi penyelidik dan penyidik KPK hanya mereka yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan," ujarnya.

Dua penyidik KPK yang dipersoalkan Suroso yakni Ambarita Damanik dan Afief Yulian Miftach. Kedua penyidik itu telah diberhentikan sementara dari instansi Polri sejak November 2014. Namun, keduanya tetap melakukan kegiatan pemeriksaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan Suroso sebagai tersangka.

"Berdasarkan keputusan Kapolri Nomor 942, maka sejak 25 November 2014, Arief tidak lagi menjadi anggota Polri," ujar kuasa hukum Suroso, Jonas M Sihaloho saat membacakan permohonan gugatan di PN Jaksel, Senin (6/4/2015).

Menurut Jonas, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat yang berhak melakukan penahanan dalam tingkat penyidikan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik. Sedangkan, menurut dia, Arief dalam melakukan penahanan bukan lagi sebagai penyidik, karena ia hanya menjadi pegawai KPK setelah tidak lagi menjadi anggota Polri.

Atas alasan tersebut, maka penahanan yang dilakukan terhadap Suroso menjadi tidak sah. Suroso menggugat penetapannya sebagai tersangka dan penahanannya oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan zat tambahan bahan bakar, tetraethyl lead (TEL) Pertamina tahun 2004-2005.