Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Ingatkan Pemuda Ansor agar Pahami Situasi Strategis Pertahanan

Kompas.com - 23/02/2015, 16:53 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengingatkan para anggota Gerakan Pemuda Ansor memahami situasi strategis pertahanan nasional dan internasional. Moeldoko mengatakan bahwa pengetahuan mengenai situasi strategis tersebut diperlukan guna mengantisipasi faktor-faktor perusak pertahanan nasional.

"Sebagai seorang pemimpin, harus memahami situasi strategis. Kalau tidak, tingkat kewaspadaan akan berkurang, stabilitas nasional akan menjadi lemah," ujar Moeldoko dalam pertemuan dengan GP Ansor di Ruang Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2/2015).

Moeldoko menjelaskan, secara langsung atau tidak, kondisi yang dialami negara-negara di dunia akan memengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Tidak hanya di negara-negara Eropa dan Amerika, Moeldoko mengatakan, perkembangan ekonomi dan sistem pertahanan saat ini sedang terjadi di negara-negara asia, terutama Tiongkok. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut juga perlu diwaspadai.

Menurut Moeldoko, saat ini terdapat kecenderungan perlombaan persenjataan antarnegara. Sebagian besar negara yang sedang mengembangkan sistem persenjataan beralasan bahwa hal tersebut sebagai upaya melindungi negara dari ancaman asing.

"Kita lihat, Australia saja sudah mengganti 12 kapal selam dalam waktu 10 tahun ke depan. Radar Australia bahkan bisa menjangkau hampir seluruh kawasan kita," kata Moeldoko.

Di dalam negeri sendiri, kata Moeldoko, Indonesia tengah menghadapi degradasi ideologi. Ia mengatakan, masih banyak kelompok maupun individu yang mempertanyakan ideologi Pancasila disertai berkembangnya paham fundamentalisme.

Moeldoko mengatakan, dalam situasi saat ini, TNI sebagai penjaga pertahanan dan kedaulatan negara diharuskan untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tapi menjaga agar demokrasi tetap berjalan. "Kalau kita tidak kuat, bangsa Indonesia akan rapuh. Ini perlu jadi atensi. Paham fundamentalisme masih jadi ancaman potensial, belum menjadi ancaman aktual. Tapi kalau tidak dijaga, hal itu bisa menjadi ancaman aktual," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com