Buruh: Tekan Biaya Penempatan TKI

“Biaya penempatan seperti diberlakukan sekarang ini sangat memberatkan. Karena itu, kami minta Menaker untuk segera mengubah itu agar dapat meringankan TKI,” kata perwakilan organisasi TKI di Taiwan, Syamsudin, di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Syamsudin menekankan penting regulasi yang dapat menekan biaya tersebut. Dia menceritakan, pada 2012, ia harus membayar Rp 32 juta agar dapat bekerja di Taiwan. Setelah bekerja, ia juga mengaku harus membayar Rp 4 juta per bulan untuk biaya agensi, pemeriksaan kesehatan, hingga bunga pinjaman. Jika ditotal, ia telah mengeluarkan uang hingga Rp 108.000.000.

Desakan sama disampaikan perwakilan TKI di Hongkong, Sringatin. Menurut dia, biaya penempatan yang harus ditanggung oleh para pekerja migran sangatlah memberatkan. Oleh karena itu, Sringatin berharap pemerintah dapat meringankan biaya tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat perubahan struktur biaya hasil forum tripartit antara perwakilan buruh migran, PPTKIS, dan BNP2TKI. Pada pertemuan itu, ketiga pihak sepakat agar biaya tinggi penempatan TKI bisa ditekan.

“Surat sudah kita kirim tanggal 16 Desember, dari hasil tripartit tanggal 9 Desember," kata Nusron.

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro oyn membenarkan bahwa struktur biaya perlu diubah dan diproporsionalkan.

"Kami berharap Menaker berkenan segera menetapkan Struktur Biaya TKI hasil pembahasan Tripartit yang sudah diajukan kepada Menaker,” ungkap Agusdin.

Selama ini beban biaya yang harus ditanggung TKI yang bekerja di Taiwan sebesar Rp 50.726.777. Berdasarkan kesepakatan tripartit, biaya itu diusulkan untuk diturunkan menjadi Rp 6.099.000.