Menkumham: Labora Menantang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta tersangka kasus pencucian uang, penimbunan minyak, dan pembalakan liar, Labora Sitorus, segera menyerahkan diri. Yasonna menilai Labora sudah berani menantang pemerintah dengan tampil dalam acara televisi meski sudah ditetapkan sebagai buron.

"Itu yang kami sesalkan seolah-olah menantang pemerintah, tidak baik. Ini hukum, semua warga negara Indonesia harus taat hukum," kata Yasonna di istana kepresidenan, Selasa (10/2/2015).

Labora meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Sorong sejak mengajukan izin berobat, Maret 2014. Setelah itu, ia tidak kembali lagi hingga muncul surat bebas demi hukum yang ditandatangani Pelaksana Harian Kepala LP Sorong Isaak Wanggai.

Nama Labora kemudian dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun, setelah namanya ditetapkan sebagai buron, Labora melayani wawancara sejumlah media di rumahnya dan menyatakan selama ini dia selalu ada di rumah. Petugas kejaksaan pun kerap mendatanginya, tetapi untuk melakukan silaturahim. (Baca Labora Sitorus: Saya Hanya Tumbal).

Labora berpegangan pada surat pembebasan yang diterimanya dan menyangkal telah kabur dari penjara. Namun, Yasonna berpendapat lain. Menurut dia, surat itu sama sekali tak memenuhi syarat sehingga dibatalkan.

"Kami sudah minta kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri. Seharusnya kan kemarin minggu. Tapi ini sudah melebihi, nanti kami akan bicara dengan Menko Polhukam dan Jaksa Agung," kata Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa alasan aparat tidak langsung mengeksekusi Labora yang memiliki banyak pengikut itu. Ia mengatakan, kepolisian Sorong mengkhawatirkan para pengikut Labora ini akan melakukan kekacauan jika Labora dijebloskan kembali ke tahanan. Untuk itu, kata Yasonna, jalan terbaik adalah Labora segera menyerahkan diri. (Baca Merasa Diperlakukan seperti Teroris, Labora Tolak Menyerahkan Diri).

"Kalau dia merasa ada fakta baru dalam kasusnya, kan masih ada peninjauan kembali. Lebih bagus dia melakukan upaya hukum luar biasa, daripada melawan secara luar biasa. Jangan benturkan rakyat dengan aparat hukum!" kata Yasonna.