Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Bentuk Komite Etik KPK Tergantung Hasil Pemeriksaan Pengawas Internal

Kompas.com - 09/02/2015, 21:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Komite Etik atau tidak terkait laporan mengenai Ketua KPK Abraham Samad tergantung dari hasil penelusuran yang dilakukan tim pengawas internal KPK. Saat ini, tim pengawas internal masih bekerja.

"Tergantung hasil pendalaman nanti, tunggu hasil pengawas internal terkait pembentukan Komite Etik," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (9/2/2915).

Pada hari ini, pengawas internal KPK meminta keterangan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia dimintai klarifikasi mengenai pernyataannya di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebutkan bahwa Abraham Samad melakukan politik praktis menjelang Pemilihan Presiden 2014 dengan berinisiatif mendekati partai-partai untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden.

Menurut Johan, tim pengawas internal tidak berhenti pada pemanggilan Hasto. Nantinya, tim bisa memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan terkait penelusuran ini. Namun, Johan mengaku belum tahu siapa lagi yang akan dipanggil tim pengawas internal selanjutnya.

Ia juga mengatakan, KPK akan membentuk Komite Etik jika memang hasil penelusuran tim pengawas internal menemukan indikasi pelanggaran etika yang dilakukan Abraham. Setelah melakukan penelusuran, kata dia, pengawas internal akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan KPK. Selanjutnya, Pimpinan KPK selain Abraham akan memutuskan pembentukan Komite Etik atau tidak bersama dengan penasehat KPK.

"Dan ini tentu pimpinan yang di luar diindikasikan melanggar kode etik," ujar dia.

Ada pun, Komite Etik akan terdiri dari tokoh eksternal, unsur pimpinan KPK, dan unsur penasehat KPK.

Johan juga mengatakan bahwa KPK mengapresiasi kehadiran Hasto. Menurut dia, Hasto datang dengan menyerahkan beberapa foto kepada tim pengawas internal. Kendati demikian, Johan menilai, bukti-bukti foto yang disampaikan Hasto belum cukup.

"Informasi lebih dalam tidak sekadar foto kita butuhkan dari Pak Hasto sehingga dari pengawas bisa memutuskan untuk tindaklanjutnya tentu ada mekanisme pembentukan Komite Etik," ujar dia.

Dua pekan lalu, dalam sebuah jumpa pers, Hasto menuding Abraham terlibat dalam politik praktis dengan berinisiatif mendekati partai-partai untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden. Hal itu juga diungkap dalam artikel di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

Abraham Samad membantah pernyataan Hasto dan menganggap tuduhan itu adalah fitnah. Ia mengakui bahwa dirinya sempat digadang-gadang menjadi cawapres. Namun, ia mengklaim tidak pernah berinisiatif untuk menjadi cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com