Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usman: Jokowi Lovers Sulit Kritis Padahal Presiden Tak Berbuat Banyak Atasi Kriminalisasi

Kompas.com - 08/02/2015, 16:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid melontarkan kegeramannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap lambat mengambil sikap untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI (Polri).

Parahnya, kelambatan sikap Presiden itu tak menggerakkan masyarakat mendorong Jokowi untuk tegas mengambil keputusan. Sebaliknya, Usman menyayangkan masih banyaknya kelompok yang takut mengkritik Jokowi.

"Karena pilpres yang lalu, banyak di antara kita terbelah karena ada yang menjadi relawan Jokowi, sehingga sulit memberikan kritik kepada Jokowi. Mereka ini Jokowi lovers, Jokowi
true believers yang menganggap Jokowi orang baik dan hanya dikelilingi orang jahat," ujar Usman saat berorasi di acara deklarasi gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Usman menilai bahwa semua lapisan masyarakat seharusnya bergerak menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi termasuk KPK.

Saat ini, kata dia, upaya pemberantasan korupsi tengah terancam dengan kelompok oligarki partai hingga kelompok pengusaha yang sudah merampok sumber daya alam Indonesia sejak zaman Orde Baru.

Di saat kritis ini, Usman melihat Jokowi memilih melakukan pembiaran. "Jokowi tidak bersikap banyak untuk menghentikan kriminalisasi BW. Kepada Buya Syafii maarif, Jokowi akan batal melantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetapi apa ada kejelasan apakah penggantinya adalah yang baik," ucap dia. [Baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan]

Usman pun berapi-api saat menyebut kondisi saat ini tengah dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melemahkan KPK.

Dia menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang justru sarat kepentingan dan juga institusi kepolisian di mana polisi-polisi baik justru tersingkir dan yang berkuasa justru polisi buruk yang mengkriminalisasi kasus Bambang.

"Apa kita diam? Kita harus bela BW dan buktikan bahwa tindakan kepolisian untuk menangkap BW adalah kesewenangan, karena BW dianggap jantung KPK!" kata Usman yang selama ini dikenal sebagai aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com