Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-90 Jokowi-JK: Tegang Jelang Eksekusi Mati Tahanan Narkotika

Kompas.com - 06/02/2015, 16:27 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Akhir pekan pada pertengahan Januari, tensi politik tentang pergantian Kepala Polri mulai mereda. Namun, ketegangan dirasakan oleh keluarga terpidana mati yang akan dieksekusi pada Minggu (18/1/2015) tengah malam.

Di Jakarta, Sabtu (17/1/2015), sejumlah pengamat politik maupun kepolisian mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi kepala Polri. Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto memuji langkah Jokowi itu. Menurut dia, Jokowi harus menunggu kepastian status hukum atas Budi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said menyebut keputusan itu sebagai solusi terbaik yang tak menyakiti semua pihak. Keputusan itu bisa membuat semua pihak senang meski hanya sementara waktu. (Baca: Jokowi Dipuji atas Keputusannya Terkait Pergantian Kapolri).

Namun, pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatan Kapolri menuai tanda tanya. Mengapa Sutarman diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir? Kesalahan apa yang dilakukan Sutarman hingga Presiden tak perlu menunggu lama untuk memberhentikannya? Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno menilai, Sutarman semestinya tidak diberhentikan begitu saja. Bagaimanapun juga, kata dia, tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Sutarman sehingga harus diberhentikan lebih cepat. (Baca: Oegroseno: Sutarman Tidak Bisa Ditendang Begitu Saja).

Eksekusi mati enam napi

Sementara itu, di Jawa Tengah, petugas lembaga pemasyarakatan sibuk dengan persiapan eksekusi hukuman mati terhadap lima warga negara asing dan seorang warga Cianjur yang dipidana dalam kasus narkotika. Di Semarang, napi asal Vietnam tengah menunggu eksekusi yang akan dilakukan di Boyolali. Adapun lima napi lain dieksekusi di Pulau Nusakambangan. (Baca: Pengamanan Dermaga Wijayapura Diperketat Jelang Eksekusi Mati Napi).

Petugas lapas wanita di Semarang telah sejak pagi menutup lapas tersebut dari kunjungan keluarga napi. Sejumlah pengunjung kecele karena baru tahu bahwa hari itu tidak boleh ada kunjungan keluarga.

Adapun di Cianjur, Jawa Barat, keluarga Rani Andriani sudah menyiapkan pemakaman untuk terpidana mati tersebut. Warga di sekitar rumah Rani secara sukarela ikut menyiapkan liang lahat sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi Rani. (Baca: Secara Sukerala Warga Gali Makam Terpidana Mati Rani Andriani)

Hukuman mati ini sempat mendapat protes dari kedutaan-kedutaan besar negara asing yang warganya akan dieksekusi. Brasil dan Belanda sudah meminta Pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi warga mereka. Namun, Indonesia bergeming dan meminta agar pihak-pihak yang bersangkutan memaklumi langkah tegas Indonesia dalam memerangi kejahatan narkoba. Akibatnya, Pemerintah Brasil dan Belanda memanggil duta besar mereka di Jakarta. (Baca: Luruskan Opini, Menlu Sebut Belanda dan Brasil Tidak Putuskan Hubungan Diplomatik).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Ada Mayday, Mayday, Habis Itu Hilang Kontak...'

"Ada Mayday, Mayday, Habis Itu Hilang Kontak..."

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Nasional
PDI-P Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Maruarar Sirait: Masalah Internal Harus Dihormati

PDI-P Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Maruarar Sirait: Masalah Internal Harus Dihormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com