Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Pandu Praja: Pengangkatan Pelaksana Tugas akan Lemahkan KPK

Kompas.com - 25/01/2015, 12:45 WIB
Unoviana Kartika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menilai, pengangkatan pelaksana tugas (Plt) di KPK akan membuat kinerja lembaga itu melemah. Karena itu, Plt hanya dibuat saat situasinya sudah darurat.

"Plt itu kalau situasinya sudah darurat. Dengan memilih Plt yang tidak kredibel akan melemahkan KPK," kata Adnan di sela-sela aksi dukungan terhadap KPK di car free day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Menurut Adnan, yang diperlukan saat ini adalah pemberian Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dengan begitu, status Bambang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dapat dicabut. "Kalau tidak dilakukan, ini sama saja upaya pelemahan KPK. Ini pola rekayasa," kata dia.

Namun, bila Bambang mempertimbangkan untuk turun dari jabatannya, menurut Adnan, itu merupakan hak Bambang sepenuhnya. Menurut dia, kondisi internal di KPK pun sudah diperhitungkan bila dirinya ditangkap. KPK sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan terburuk.

Sementara itu, terkait pelaporan terhadap dirinya, Adnan menilai, orang yang melaporkannya kepada Bareskrim Polri hanya mencari keuntungan dan popularitas semata. Namun dirinya mengaku siap untuk dipanggil dan diperiksa. Namun ia berharap, kepemimpinannya bisa berakhir dulu.

"(Kepemimpinan di) KPK tinggal 11 bulan, maka tunggu kami selesai," kata dia. Sebelumnya, Adnan dilaporkan terkait dugaan tindak krimial atas perampokan perusahaan dan kepemilian saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com