Jokowi: Jangan Ada Intervensi Hukum dari Parpol, Pejabat, dan Saya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Sabtu (24/1/2015) sore. Setelah penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat pagi kemarin, Jokowi memanggil pimpinan KPK dan Polri. Kepada mereka, Jokowi meminta agar kedua penegak hukum itu saling berkomunikasi.

"Jadi, kalau menurut saya, ya kita harus memberikan ruang kepada KPK, kepada Polri, untuk keduanya membuktikan bahwa mereka sudah bertindak benar dan tidak boleh (ada) intervensi di atas hukum. Kalau kita mengintervensi proses hukum nanti juga akan diteriaki," kata Jokowi, Sabtu siang.

Jokowi juga meminta agar kedua institusi itu tidak dikorbankan. Jokowi juga berharap tidak ada gesekan antara keduanya. Ia meminta agar penanganan kasus oleh kedua institusi itu dilakukan secara transparan.

"Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri," lanjut Jokowi.

Saat ini KPK tengah menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan. Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehari sebelum ia menjalani fit and proper test calon Kepala Polri di Komisi III DPR.

Sementara itu, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat (23/1/2015) pagi kemarin. Bambang ditetapkan sebagai tersangka atas dasar laporan masyarakat tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi perkara yang ditangani Bambang pada sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi.