Amir Syamsuddin Ungkap Kejanggalan di Kasus Bambang Widjojanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga advokat senior Amir Syamsuddin mengungkapkan sejumlah keanehan dalam penetapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Amir menyoroti soal tuduhan kepolisian yang disangkakan ke polisi terkait arahan untuk memberikan keterangan palsu.

Amir menjelaskan, berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara, hanya hakim yang memimpin sidang yang dapat menetapkan seorang saksi melakukan sumpah palsu di hadapan persidangan. Hakim, sebut Amir, juga harus terlebih dahulu mengingatkan yang bersangkutan akan ancaman hukuman karena sumpah palsu itu.

"Kalau saksi masih berketetapan pada kesaksiannya yang dinilai palsu oleh majelis hakim, maka ketua majelis hakim kemudian membuat penetapan dan memerintahkan jaksa memproses laporan kepada polisi atas dasar dugaan tindak pidana kesaksian palsu di bawah sumpah dalam sidang pengadilan," kata Amir dalam pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (23/1/2015).

Amir mengaku belum pernah mengetahui adanya proses pidana karena membujuk seorang saksi bersumpah palsu. Terlebih lagi, kata Amir, ketua majelis hakim sudah mengingatkan saksi tersebut bahwa dia akan bertanggung jawab atas setiap kesaksian di bawah sumpah.

"Yang jelas adalah pelaku tindak pidana kesaksian palsu itu bertanggung jawab penuh sendiri atas perbuatannya," kata Amir.

Sementara itu, dalam kasus yang menimpa Bambang ini, pendiri Kontras itu disangkakan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Pengusutan Polri pun dilakukan atas dasar laporan yang dibuat politisi PDI-P Sugianto Sabran.

Sugianto merupakan mantan calon bupati Kotawaringin Barat yang menjadi rival dari Ujang Iskandar yang akhirnya ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemenang pilkada. Saat itu, Bambang Widjojanto menjadi salah satu kuasa hukum Ujang.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen (Pol) Budi Waseso menuturkan, penyidik tak mempersoalkan siapa pun pelapornya. "Kami tidak melihat itu siapa-siapa. Yang penting setiap masyarakat melapor polisi punya kewajiban," kata Budi.