Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelajaran Bencana Sepuluh Tahun Lalu

Kompas.com - 26/12/2014, 19:00 WIB

KOMPAS.com - Hari ini pemerintah memperingati bencana besar tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh sepuluh tahun lalu. Peringatan berlangsung syahdu dengan iringan doa. Bencana tersebut menyisakan sejumlah pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, peringatan tsunami digelar untuk menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran yang berharga. Bencana tersebut memberikan kesempatan refleksi bagi semua pihak agar sadar dengan bencana. ”Bencana ini bukan yang pertama terjadi, melainkan pernah terjadi sebelumnya di Simeuleu,” kata Zaini saat berpidato di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Jumat (26/12) pagi.

Saat ini pun bencana masih mendera Aceh, yaitu banjir di Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bieureun.

”Bencana itu juga membangkitkan kepedulian dunia internasional untuk membantu Aceh. Semangat rakyat Aceh yang nyaris habis ketika itu kembali membubung tinggi,” kata Zaini.

Atas kepedulian itu, rakyat Aceh melalui Wali Nanggroe Malik Mahmud dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah memberikan penghargaan tertinggi untuk 35 negara sahabat. Penghargaan itu diberikan atas jasa mereka dalam membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Adapun nama penghargaan itu adalah Sri Paduka Tuan Seberang dan Pakuta Alam.

Zaini mengatakan, kehadiran negara-negara sahabat memberikan semangat kepada rakyat Aceh. Rakyat Aceh merasa tidak sendirian menghadapi bencana besar itu.

Bencana itu juga menyadarkan agar pemangku kepentingan tetap menjaga lingkungan. Hal ini pula yang membuat Pemerintah Aceh memasukkan isu lingkungan sebagai program utama pembangunan.

Peringatan sepuluh tahun bencana tsunami di Aceh dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Acara diawali dengan tabur bunga di Kuburan Massal Siron, Banda Aceh. Di tempat tersebut, Kalla, Zaini, dan semua yang hadir memanjatkan doa untuk korban tsunami. Kalla datang bersama Ibu Mufidah Kalla didampingi Gubernur Aceh dan Ibu Niazah Zaini Abdullah. Acara lalu dilanjutkan di Lapangan Blang Padang mulai pukul 09.00 hingga pukul 10.45.

Di tempat ini, panitia menayangkan tayangan video seputar bencana yang terjadi ketika itu. Acara juga diisi penampilan seniman Raffi dan penyair Taufik Ismail yang membuat suasana semakin sahdu. Beberapa hadirin menitikkan air mata ketika penayangan video tersebut.

Kalla termasuk yang meneteskan air mata ketika peringatan sepuluh tahun tsunami Aceh. Menurut Kalla, kesedihan akibat bencana itu sulit dilupakan. Kepedulian yang muncul setelah bencana terjadi juga luar biasa besarnya dari dalam maupun luar negeri.

Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004, dipicu gempa bumi berkekuatan 9,3 skala
Richter. Dalam catatan Kalla, sekitar 200.000 orang meninggal karena peristiwa ini. Pemerintah Indonesia membutuhkan Rp 30 triliun untuk merekonstruksi Aceh. Tsunami, tulis Kalla,
dianggap sebagai bencana sekaligus hikmah bagi bangsa Indonesia.

Bencana ini membangkitkan solidaritas dan empati kepada sesama anak negeri. Bersamaan dengan selesainya masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi Aceh, dicapai pula kesepakatan perdamaian antara RI dan pihak Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan itu tercapai kurang dari setahun bencana tsunami, yaitu 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

”Sepertinya persatuan kita semakin kuat ketika sedih dibanding saat senang. Karena itu, mari kita jaga terus persatuan bersama,” kata Kalla.

Setelah shalat Jumat, Kalla meninjau Pameran Kebencanaan dan melihat Museum Tsunami Aceh. Sekitar pukul 15.30, Kalla akan menghadiri peluncuran buku Ombak Perdamaian; Inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh yang ditulis oleh Fenty Effendy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com