"Itu saya kira pendapat yang bagus dari juru bicara kerajaan. Karena kalau ngomong trah, itu cara berpikir monarki," kata Pasek saat dihubungi, Rabu (17/12/2014).
Menurut Pasek, sejak Demokrat berdiri, sejumlah ketua umum terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka yang pernah menjadi ketua umum, kata Pasek, tidak semuanya berasal dari trah Cikeas.
"Tanya Bang Ruhut yang dulu pernah menjadi anggota Komisi III yang mitranya Kemenkumham. Yang jadi ketua umum Demokrat trah Cikeas, bukan?" ujarnya.
Oleh karena itu, Pasek mengatakan, alasan yang mendasari keinginannya menjadi calon ketua umum adalah mengonter pandangan masyarakat bahwa Demokrat merupakan partai keluarga.
"Kalau partai berasaskan kekeluargaan, boleh. Akan tetapi, jangan jadi partai keluarga atau partai kerajaan," katanya.
Sementara itu, terkait statusnya di Demokrat, Pasek mengatakan bahwa ia masih menjadi kader. Surat pemecatan yang pernah dilayangkan Demokrat, menurut dia, salah prosedur.
"Yang bilang dipecat itu siapa? Saya itu pernah mau dipecat," kata Pasek.
Pasek mengungkapkan, surat pemecatannya hanya ditandatangani oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
"Nah, saya ancam dengan proses hukum, dan akhirnya suratnya dikembalikan lagi karena salah prosedur. Akhirnya kembalilah normal," ujarnya.
Trah Cikeas
Sebelumnya, Ruhut mengingatkan para kader Demokrat yang punya keinginan maju sebagai calon ketua umum Demokrat pada Kongres 2015. Menurut dia, Demokrat hanya memiliki satu pemimpin, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Partai kami hanya satu matahari, SBY. Tidak seperti partai lain. Kami semua satu, punya matahari hanya satu, yaitu SBY," kata Ruhut, Senin (15/12/2014).
Jika ada orang lain yang ingin maju, kata Ruhut, maka dia harus berasal dari trah Cikeas alias berasal dari keluarga SBY. (Baca: Pasek Siap Tantang SBY dalam Kongres Demokrat 2015)
"Kalau mau ada calon lain, harus trah Cikeas, Ibas, Pramono Edhie atau Ani Yudhoyono. Itu juga kalau Pak SBY berkenan. Nama itu harus keluar dari ucapan dia. Kalau dia enggak dukung, bisa hancur partai ini. Kami masih butuh Pak SBY," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.