Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hukuman Mati Terpidana Narkoba Bukan Lagi Saatnya Diskusi, Tapi Eksekusi

Kompas.com - 11/12/2014, 13:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat meminta, agar hukuman mati bagi bandar narkoba tidak lagi menjadi polemik diskusi di masyarakat. Menurut dia, hukuman itu tepat dijatuhkan bagi terpidana kasus narkoba.

"Kami berharap kita tidak lagi mendiskusikan hal yang berkaitan dengan pro kontra hukuman mati, istilah kami sekarang bukan satnya lagi diskusi tapi eksekusi," kata Henry saat menyambangi kantor kejaksaan Agung, Kamis (11/12/2014).

Kedatangan Henry untuk memberikan dukungan kepada Kejagung agar mereka segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba.

Untuk diketahui, bulan Desember ini, Kejagung akan mengeksekusi lima terpidana mati, tiga di antaranya akibat kasus kepemilikan barang haram itu. Henry mengatakan, kejahatan narkoba termasuk ke dalam bagian dari kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Ia pun mengibaratkan, tindakan yang dilakukan gembong narkoba tak ada bedanya dengan tindakan pelaku pembunuhan massal. Henry menambahkan, selama ini banyak pihak yang berpolemik dengan penerapan hukuman mati lantaran dinilai melanggar hal asasi manusia.

Henry mengaku, siap membela Kejagung apabila ada pihak-pihak yang tetap ingin menolak pelaksanaan hukuman mati itu.

"Kita siap untuk memberikan alasan baik yuridis ataupun sosiologis kaitannya dengan kenapa kami menganggap pelaksanaan hukuman mati itu tidak bertentangan dengan HAM," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com