Pemerintah Akan Keluarkan Moratorium Pembangunan Kantor Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah akan segera menerbitkan moratorium pembangunan kantor pemerintahan. Moratorium itu dianggap sebagai salah satu langkah dalam reformasi birokrasi.

"Tadi agenda soal reformasi birokrasi intinya adalah bagaimana Pak Presiden (Joko Widodo) menekankan tentang upaya reformasi birokrasi yang lebih efektif, termasuk nanti akan ada moratorium, misalnya tentang bagaimana kantor pemerintah tidak akan ada pembangunan lagi," ujar Sofyan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Sofyan mengaku belum mengetahui kapan kebijakan itu diterapkan dan jangka waktu penerapannya. Dia hanya menyebutkan bahwa kebijakan itu tidak bersifat menyeluruh.

"Ada pengecualian untuk pembangunan pelayanan umum," kata mantan Menteri BUMN itu.

Sofyan menjelaskan, Presiden menginginkan bahwa selain adanya efisiensi melalui penghematan anggaran, birokrat juga perlu mengubah gaya kerjanya.

"Birokrasi yang terlalu banyak di kantor akan dituntut supaya lebih banyak ke lapangan," ucap dia.

Dalam hal penghematan anggaran, pemerintah juga sudah menerapkan sejumlah kebijakan seperti pengetatan perjalan dinas dan penghematan biaya acara-acara dinas.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bahkan sudah menerbitkan surat edaran larangan melakukan acara di hotel mewah dan tetap menggunakan gedung-gedung pemerintahan yang sudah ada.