Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Terima Kasih Pak Menkumham, Pembantu Presiden yang Membangkang

Kompas.com - 26/11/2014, 12:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laolly sebagai pembantu Presiden yang membangkang.

Hal itu disampaikan Benny saat mengetahui Yasonna hadir mewakili pemerintah dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Agenda rapat paripurna itu membahas revisi UU No 17/2014 tentang UU MD3.

"Terima kasih Pak Menkumham, pembantu Presiden yang membangkang," kata Benny saat melakukan interupsi pada awal rapat paripurna.

Benny lalu menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri menghadiri rapat dengan DPR sampai proses perdamaian antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat selesai.

Benny ingin agar pimpinan DPR dalam rapat paripurna ini meminta Presiden Jokowi mencabut larangan tersebut.

"Kita tidak usah kasih tempo 1 x 24 jam. Tapi, kalau bisa dalam tempo yang tidak lama, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mencabut," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Meski demikian, Benny mengapresiasi langkah fraksi yang tergabung dalam KIH yang telah menyerahkan semua nama anggota mereka untuk ditempatkan di dalam alat kelengkapan Dewan. Ia meminta agar pimpinan DPR segera mengesahkan sehingga DPR dapat segera bekerja.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut tidak lagi melarang para jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke DPR RI. (Baca: Presiden Kini Izinkan Menteri Rapat di DPR)

"Itu surat tanggal 4 November (meminta menteri tidak ke DPR), pada saat di DPR, itu baru ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi," kata Presiden di Bengkulu, Rabu.

Menurut Jokowi, pada tanggal tersebut, dia memang meminta para menteri untuk tidak menghadiri undangan rapat DPR. Saat itu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR masih berkonflik.

"Kalau kita dipanggil ke sana, dan datang pasti juga keliru, siapa yang melarang, kita menunggu sampai yang di Dewan itu selesai," ujarnya.

Terhitung hari ini, menurut Presiden, permasalahan antarkubu koalisi yang terjadi di legislatif tersebut sudah selesai.

"Hari ini mungkin selesai, ya kalau dipanggil silakan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com