Pengamat: Jika JK Tak Intervensi Munas, Aburizal Akan Pimpin Golkar Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap akan sangat menentukan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar dalam menentukan ketua umum. JK yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar dinilai masih memiliki kekuatan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Jika JK tak melakukan intervensi, Aburizal Bakrie diyakini akan kembali menduduki pucuk pimpinan Golkar dalam periode selanjutnya.

Demikian disampaikan peneliti Poltracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

"JK punya kekuatan dan dukungan internal. Bila JK tidak ikut terlibat atau intervensi, saya khawatir incumbent akan memimpin lagi," kata Agung.

Dia memetakan, saat ini setidaknya ada tiga faksi menjelang perhelatan Munas Golkar. Ketiga faksi itu, yakni faksi yang dipimpin Aburizal Bakrie sebagai calon petahana, faksi Agung Laksono yang disokong Jusuf Kalla, dan faksi kader muda Golkar yang juga didukung JK.

Kubu Agung Laksono dan kader muda Golkar, sebut Agung, diperkirakan akan bersatu melawan kekuatan yang digalang Aburizal. Apabila kedua kubu itu bergabung, masih ada kemungkinan menyaingi kekuatan Aburizal. (baca: Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!)

Di sisi lain, kata dia, pelaksanaan Munas Golkar ini juga sekaligus menentukan arah koalisi partai itu apakah akan tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Joko Widodo-JK.

"Pemerintahan Jokowi-JK masih butuh dukungan solid bagi kubu koalisi seberang. PPP masih sangat labil, sehingga kepastian dari Golkar dengan 91 kursi, bisa mempercepat stabilitas seperti yang terjadi pada periode 2009-2014," pungkasnya.

Aburizal mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sejumlah Politisi Senior Partai Golkar menyebut Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

Perubahan itu diyakini akan menguntungkan Aburizal jika dia maju kembali sebagai calon ketua umum. (baca: Kubu Aburizal Bantah Ada Skenario Ubah Syarat Jadi Calon Ketum Golkar)