Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!

"Partai tonggak demokrasi maka partai itu pun harus demokratis, cara ambil keputusannya, cara cari ketua umumnya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh main belakang itu partai yang betul," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Kalla berkomentar soal ultimatum yang disampaikan tujuh calon ketua umum Partai Golkar terhadap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Mereka meminta agar persyaratan caketum Golkar dikembalikan ke AD/ART. Tuntutan ini ada menyusul syarat yang diberikan Aburizal bahwa calon ketua umum Golkar harus mendapat dukungan pengurus DPD.

Kalla menilai, dalam membuat kebijakan tak boleh ada pemaksaan. Semua harus dilakukan secara demokratis. "Zaman dulu boleh pas orba. Zaman sekarang enggak. Jangan kembali ke orde baru dong," kata dia.

Adapun, berikut isi pernyataan bersama tujuh caketum Partai Golkar yang terdiri dari Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat dan Hajriyanto Y Thohari:

1. Meminta pada Ketum dan DPP Partai Golkar, sebelum menyelenggarakan Rampinas ke-7, segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar, guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas juga mengesahkan panitia Rapimnas ke-7 dan materi-materi yang akan dibawa ke Rapimnas.

2. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas ke-9, DPP Golkar harus mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perihal waktu dan tempat pelaksanaan juga mengesahkan kepanitiaan Munas ke-9 dan menyiapkan segala materi yang akan dibawa ke dalam forum Munas tersebut.

3. Penetapan syarat-syarat calon ketum umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan diputuskan dalam forum Munas Partai Golkar, sehingga tidak perlu ada tambahan atau pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.

4. Dalam rangka pencalonan ketua umum di dalam forum Munas ke-9 Partai Golkar yang akan mendatang, kami kembali mendesak untuk dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif dan sehat sesuai prinsip demokrasi.

5. Apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketum dan DPP Partai Golkar, maka kami tak ikut bertanggung jawab atas segala dampak-dampak dan konsekuensinya