Menlu: Politik Luar Negeri Harus Membumi dan Kedepankan Kepentingan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang menomorsatukan kepentingan rakyat. Menurut Retno, hal itu sesuai dengan visi misi yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

"Politik luar negeri harus membumi, tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Maka diplomasi yang akan dilakukan kemenlu adalah diplomasi pro rakyat, for people," ujar Retno, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).

Retno mengatakan, tujuan politik luar negeri yang berfokus pada kepentingan rakyat merupakan tugas Kemenlu terhadap apa yang telah tercantum dalam pilar trisakti yang dikemukakan Jokowi. Salah satu tujuan adalah perkuatan di bidang diplomasi ekonomi, yang juga merupakan cerminan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

"Dalam melaksanakannya, kita akan melakukan diplomasi yang tegas dan bermartabat. Diplomasi harus dapat memberikan solusi, dan menjembatani perbedaan. Itu adalah payung visinya," kata Retno.

Dalam mencapai tujuan politik yang merakyat tersebut, Retno mengatakan, Kemenlu telah menyiapkan agenda-agenda yang berkaitan dengan pilar politik dunia, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Konferensi pers kali ini merupakan pertemuan resmi pertama Retno dengan awak media di Kantor Kemenlu sejak ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, pada 27 Oktober lalu.

Seperti diketahui, Jokowi menunjuk Retno, yang merupakan diplomat senior, sebagai Menteri Luar Negeri periode 2014-2019, menggantikan pendahulunya, Marty Natalegawa. Retno merupakan alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM angkatan 1981. Ia adalah Menlu perempuan pertama di Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda.