Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Puan Maharani, Salah Satu Menteri Koordinator di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 26/10/2014, 18:26 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Puan Maharani ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namanya disebut sebagai menteri dalam pengumuman yang dilakukan oleh Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla, di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Berikut profil putri kandung Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu:

Nama Lengkap             : Puan Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 6 September 1973
Agama                         : Islam
Jabatan                        : Anggota DPR RI (2014-2019)
Alamat Kantor             : Gedung MPR/DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10220

PENDIDIKAN :
Umum :
- SD Perguruan Cikini ( 1985 )
- SMP Perguruan Cikini ( 1988 )
- SMA Perguruan Cikini ( 1991 )
- Jurusan Komunikasi Massa Fakultas FISIP Universitas Indonesia Jakarta ( 1997 )
 
PERJALANAN KARIER :
Legislatif :
- DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2009 - 2014 )
- DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2014 - 2019 )

KEGIATAN LAIN :
- Ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat DPP PDI Perjuangan ( 2005 - 2010 )
- Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDIP ( 2010 - 2015 )
 
KELUARGA :
- Hapsoro (suami)
- Anak : 2 orang
- M. Taufiq Kiemas (bapak)
- Megawati Soekarnoputri (ibu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com