Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suasana Politik Pengaruhi Kelanjutan Seleksi Calon Pimpinan KPK oleh DPR

Kompas.com - 23/10/2014, 18:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sikap DPR RI. Pembahasannya akan bergantung pada kondisi politik yang tengah berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, mengatakan bahwa setidaknya ada empat hal yang akan menjadi pertimbangan Komisi III DPR RI sebelum menentukan kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan tersebut terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki tahap akhir.

"Ini tergantung suasana politik, tergantung pembicaraan kawan-kawan di DPR juga," ujar Rio dalam sebuah diskusi mengenai calon pimpinan KPK di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Ia mengatakan, Komisi III akan membahas apakah akan tetap melanjutkan proses pemilihan terhadap dua orang peserta seleksi yang nama-namanya kini telah diajukan kepada presiden.  Komisi III akan menganalisis persoalan internal KPK terkait kekosongan salah satu pimpinan. Jika pelaksanaan seleksi ditunda hingga 2015, maka dikhawatitkan proses pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh empat pimpinan dan dapat menimbulkan masalah. Menurut Patrice, idealnya pimpinan KPK berjumlah lima orang.

"Jumlah pimpinan KPK sebaiknya ganjil, jangan bulat. Nanti kalau ada perbedaan pandangan, ada satu yang menjadi penentu di antara dua keinginan," kata Patrice.

Selain itu, Komisi III akan menentukan apakah proses penentuan terhadap kedua calon pimpinan yang lolos seleksi saat ini tetap dilanjutkan, tetapi pelantikan dilakukan serentak pada 2015. Pertimbangan terakhir, kata Patrice, ada opsi yang diusulkan anggota DPR bahwa proses seleksi calon pimpinan yang dilakukan saat ini ditolak dan akan dilakukan kembali secara serentak terhadap lima orang calon pimpinan lain pada akhir 2015. Pertimbangan-pertimbangan tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat di Komisi III DPR.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa biaya seleksi dan pelantikan pimpinan KPK dapat menghabiskan biaya yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, Komisi III DPR akan mencari solusi agar pelaksanaan seleksi calon pimpinan KPK tidak dilakukan secara berulang-ulang dan menghabiskan banyak anggaran.

Seleksi calon pimpinan KPK dilakukan karena salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2014. Sejak beberapa waktu lalu, panitia seleksi pimpinan KPK telah melakukan tes dan uji kelayakan terhadap para peserta seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, proses seleksi sudah mencapai tahap akhir dan menyisakan dua nama calon pimpinan KPK. Kedua nama tersebut adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet RI Robby Arya Brata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com