Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: Kalau Romy Mau Diundang Muktamar PPP, Berhenti Dulu sebagai Ketum

Kompas.com - 23/10/2014, 17:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Suryadharma Ali tidak akan mengundang Romahurmuziy alias Romy dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November mendatang. Alasannya, Romy mengklaim sebagai Ketua Umum PPP, sementara Suryadharma juga merasa masih memimpin PPP.

"Saya tidak undang dia (Romy) karena dia mengklaim sebagai ketua umum. Mana ada ketua umum ada dua dalam satu muktamar, yang benar saja," kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Sebelumnya, dalam Muktamar VIII PPP di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu, Romahurmuziy dipilih sebagai Ketua Umum. Muktamar tersebut juga mengubah arah politik PPP yang sebelumnya bergabung dengan Koalisi Merah Putih, kini pindah ke Koalisi Indonesia Hebat.

Suryadharma tak hadir dan tidak menerima pelaksanaan muktamar tersebut. Ia menganggap muktamar tersebut tidak sah. (Baca: Apa Alasan Suryadharma Anggap Muktamar PPP di Surabaya Tidak Sah?)

"Kalau mau diundang, berhenti dulu dari ketua umum," lanjut tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji itu.

Suryadharma menganggap muktamar mendatang sah karena berdasarkan rekomendasi Mahkamah Partai. Dia menyayangkan sikap kubu Romy yang menolak pelaksanaan muktamar tersebut. (Baca: Kubu Romy Sebut Majelis Syariah PPP Tak Punya Wewenang Gelar Muktamar)

"Mahkamah Partai itu bagaikan Mahkamah Konstitusi, tidak ada salahnya. Bisa jadi ada yang tidak puas, tapi itu keputusan Mahkamah Partai," ucap Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com