YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memastikan bahwa kabinetnya akan mampu menerjemahkan dan menjaga optimisme masyarakat terhadap pemerintahannya lima tahun ke depan. Dengan demikian, Jokowi harus mempertimbangkan dengan matang dalam menyusun kabinet.
"Arsitektur kabinet Jokowi cukup penting untuk dipastikan mampu menerjemahkan harapan masyarakat sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam memilih orangnya," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, di Yogyakarta, Rabu (23/10/2014), seperti dikutip Antara.
Menurut pengajar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini, sebelum mengumumkan kabinet atau nama-nama menterinya, Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan mengenai program jangka pendek dan menengah terlebih dahulu.
Program itu, kata dia, kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam tupoksi masing-masing kementerian.
"Selanjutnya, disebutkan siapa-siapa yang pantas menjalankan program tersebut," kata dia.
Selain dipastikan bersih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama-nama menteri pilihan Jokowi, menurut Mada, harus sejalan dan memahami visi-misi pemerintahannya. Hal itu sesuai dengan isi pidato Jokowi saat dilantik menjadi Presiden bahwa kabinet harus mampu membantu Presiden dalam rangka pencapaian visi dan misi.
"Bahkan, bukan hanya mampu memahami, tetapi bisa melaksanakannya," katanya.
Selain itu, kata dia, sesuai dengan isi pidatonya juga, kabinetnya ke depan harus mampu bekerja keras serta patuh pada konstitusi serta kepentingan rakyat, bukan pada kelompok.
Ia menilai dalam menyusun kabinet, Jokowi tidak perlu tergesa-gesa sebab hanya dengan cara demikian Presiden dapat menjaga harapan dan optimisme masyarakat yang dinilai cukup besar terhadap pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.
Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/10) malam. Namun, hal tersebut batal. Belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan.
Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka.
"Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.