Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut, Budiman, dan Ryamizard "Bersaing" Jadi Menko Polhukam

Kompas.com - 15/10/2014, 10:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga jenderal purnawirawan TNI bersaing untuk menduduki kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Situs Kabinetrakyat.org menempatkan tiga jenderal yaitu Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Jenderal TNI (Purn) Budiman, dan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai kandidat Menko Polhukam.

Luhut mendapatkan dukungan paling tinggi dari para pengunjung situs. Hingga Rabu (15/10/2014) pagi, sebanyak 1.958 orang menyatakan setuju jika mantan Komandan Kopassus ini mengisi kabinet Jokowi-JK. Selain berpengalaman di dunia militer, Luhut juga mempunyai pengalaman di dunia pemerintahan karena pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 1999. Luhut juga lebih berpeluang terpilih karena merupakan orang dekat Jokowi. Kini, dia menjadi penasihat Tim Transisi.

Pada pilpres lalu, Luhut juga menjadi pengarah Tim Kampanye Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla.

Ryamizard Ryacudu yang juga penasihat Tim Kampanye Jokowi-JK pada pilpres lalu mendapatkan dukungan 531 suara dari pengunjung situs itu. Ryamizard pernah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada 2002 dan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002-2005 sebelum akhirnya pensiun. Dia tidak memiliki pengalaman di luar dunia militer.

Sementara itu, Budiman mendapatkan 1.007 suara. Budiman yang baru saja pensiun pada 25 September 2014 lalu, tidak pernah berpolitik praktis apalagi menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Dua bulan sebelum pensiun, atau pada 24 Juli 2014, Budiman yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat digantikan oleh Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo. Budiman tak diberi jabatan baru dan hanya ditempatkan sebagai panglima tinggi di Mabes TNI. Penggantian itu banyak dipertanyakan.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Muradi menduga, pergantian tersebut erat kaitannya dengan manuver politik selama pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com