Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus BBM Ilegal di Batam, Polisi Telah Tahan 5 Tersangka

Kompas.com - 14/10/2014, 14:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, pihaknya telah menangkap dan menahan lima orang tersangka yang diduga terlibat dalam penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

"Saat ini Polri telah menangkap lima orang tersangka pelaku penimbunan BBM ilegal di Batam, Kepulauan Riau," ujar Ronny, saat ditemui seusai konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Lima orang tersebut, yaitu, HS, yang bertugas sebagai pengelola gudang BBM. Kemudian, BIS, yang bertugas sebagai penjaga gudang. AAP, yang diketahui merupakan petugas kasir. A alias AW, sebagai distributor, dan yang terakhir adalah NC, yang diketahui sebagai pembeli BBM. NC, sebut Ronny, juga diketahui terlibat dalam kasus pencucian uang.

Selanjutnya, para tersangka akan dijerat pidana dalam Pasal 55 dan atau 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 3 jo Pasal 5 jo 2 ayat 1 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, penggerebekan gudang BBM ilegal yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, bersama anggota Brimob Polda Riau, sempat menemui kendala. Polisi terlibat bentrokan dengan oknum TNI dari Batalyon 134. Dalam insiden itu, empat orang anggota TNI menderita luka tembak pada bagian kaki.

Dari hasil penyidikan tim investigasi, kemudian diketahui bahwa tiga anggota TNI ternyata terlibat sebagai pengamanan gudang BBM ilegal tersebut. (baca: Hasil Investigasi, TNI Akui Prajurit Bekingi Gudang BBM Ilegal di Batam)

Ronny mengatakan, sejauh ini Polri telah melakukan penanganan terhadap sekitar 20 kasus BBM bersubsidi ilegal. Hal itu, kata Ronny, telah membuat 50 persen distribusi BBM di Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

"Masyarakat sudah merasakan dampak positif. Ke depan, kita akan lancarkan lagi hingga 100 persen," kata Ronny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com