PKB Kritisi Syarat Profesional untuk Menteri Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengkritisi syarat profesional yang menjadi kriteria presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menunjuk menteri-menterinya. Menurut Marwan, kemahiran berkomunikasi politik menjadi hal penting lainnya ketimbang hanya sebatas profesional.

"Leadership bagus, program bagus, tapi kalau tidak bisa komunikasi politik, bisa dijegal di parlemen," kata Marwan, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).

Marwan menjelaskan, selama ini, menteri-menteri dari partai politik cenderung lebih mudah menghadapi parlemen ketimbang menteri dari luar partai politik. Alasannya adalah karena menteri dari partai politik telah memahami kultur parlemen dan lapangan sehingga dapat lebih mudah menyampaikan gagasan dan solusinya.

Bagi Marwan, partai politik juga memiliki segudang figur profesional yang siap dan layak dijadikan menteri karena berpengalaman dalam berorganisasi, mengetahui masalah di lapangan, dan cakap dalam berkomunikasi secara politik. Atas dasar itu, ia membantah jika politisi dianggap tidak mampu bekerja secara efektif dan berintegritas.

"Misalnya, ada seorang profesor yang tiba-tiba masuk dalam kabinet, apa dia mengerti komunikasi politik? Apa dia tahu denyut nadi masyarakat. Kadang-kadang, profesional lebih gawat manuvernya dibanding orang partai politik," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK terus menggodok dan menyeleksi sejumlah figur untuk dijadikan menteri. Perkembangan terakhir, Jokowi-JK akan membentuk 33 kementerian dan 15 kursi menteri akan diberikan untuk partai politik dari sebelumnya 16 kursi.