Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kegagalan Megawati Akan Hancurkan Nawa Cita Jokowi-JK..."

Kompas.com - 08/10/2014, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Terpilihnya paket pimpinan MPR RI periode 2014-2019 dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi bagian dari rentetan kekalahan koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekalahan tersebut.

"Baru babak awal membangun pertahanan, Megawati sudah kalah menempatkan satu pun kader terbaik dalam parlemen, baik DPR maupun MPR," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui siaran persnya kepada Kompas.com, Rabu (8/10/2014) pagi.

Sebelumnya, koalisi Indonesia Hebat sudah kalah saat pengesahan UU Pilkada dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Baca: Zulkifli Hasan, Ketua MPR 2014-2019)

Petrus mengatakan, Megawati merupakan pimpinan partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014. Otomatis, Megawati lebih memegang peranan penting dalam koalisi Indonesia Hebat layaknya Prabowo Subianto di KMP.

Mestinya, kata Petrus, Megawati "turun gunung" untuk memainkan perannya, misalnya, berkomunikasi dengan pimpinan partai politik di KMP. Sikap rendah hati seperti itu, menurut Petrus, yang dapat menjadi kunci kemenangan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.

"Megawati tidak pernah mendengar aspirasi publik sih," ujar dia.

Sikap Megawati yang dianggap tidak mencerminkan negarawan tersebut, lanjut Petrus, dapat berimbas negatif terhadap pemerintahan mendatang. Berbagai program Jokowi-JK dalam Nawa Cita terancam gagal diimplementasikan.

"Publik tidak boleh berharap banyak dari visi misi Nawa Cita Jokowi-JK karena kegagalan-kegagalan akibat dari sikap Megawati yang salah menata kelola partai koalisi," ujar dia.

Petrus berpendapat, parlemen memegang peranan penting bagi terwujudnya program pemerintah. Penjegalan program bisa terjadi jika parlemen dikuasai oleh kubu oposisi. Ujung-ujungnya, kata dia, lobi politik yang rentan akan praktik korupsi bisa terjadi.

"Kegagalan Megawati akan menghancurkan Nawa Cita koalisi Indonesia hebat Jokowi-JK," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com