KPK Akan Awasi Program di Kementerian Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK dapat melakukan kajian terhadap sistem birokrasi dan kebijakan suatu instansi atau kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan. Hal tersebut diutarakan Johan menanggapi kedatangan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto ke gedung KPK.

"KPK kan punya fungsi dan kewenangan pencegahan. Selama ada anggaran belanja negara, KPK bisa ikut bantu kajian birokrasinya atau berkaitan kebijakan," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Dalam pertemuan Ismono dengan pimpinan KPK itu, kata Johan, Ismono bermaksud memperkenalkan diri sebagai Irjen Kementerian Pertahanan baru sekaligus melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, Ismono pun mengutarakan keinginan Kemenhan untuk membangun koordinasi dengan KPK dalam konteks pertahanan dan berencana membuat nota kesepakatan. Namun, Johan tidak dapat memastikan isi kesepakatan yang akan terjalin antara kedua instansi tersebut.

"Ini belum tahu tentang apa. Akan ada pertemuan lanjutan lagi, mungkin akan membahas lebih detail," kata Johan.

Seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Ismono menyatakan bahwa kedatangannya antara lain untuk meminta arahan KPK apa yang harus dilakukannya terkait programnya. Ia pun berharap KPK melakukan fungsi pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program-program itu ke depannya.

"Kita minta bimbingan dari ketua KPK apa yang harus kita laksanakan. Kita minta mengawal dari mulai perencanaan sampai akhir," ujar Ismono.