Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ternyata, Megawati Utus Jokowi, JK, dan Paloh Temui SBY

Kompas.com - 02/10/2014, 01:57 WIB
Christina Andhika Setyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersedia membuka komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Rabu (1/10/2014) pukul 17.00, Mega sempat meminta Joko "Jokowi" Widodo, Jusuf Kalla, dan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Surya Paloh untuk menemui SBY.

"Tapi, utusan Ibu (Mega) tidak bisa bertemu SBY," kata Pramono kepada Metro TV, Kamis (2/10/2014).

Pramono mengatakan, SBY ingin bertemu langsung dengan Mega. Sementara itu, lanjut Pramono, Megawati ingin agar SBY berbicara terlebih dahulu dengan utusannya.

"SBY maunya ketemu (dengan Megawati) dulu, baru bicara. Tapi ibu (Mega) maunya, bersama-sama dulu, baru ketemu," sambungnya.

Pramono mengatakan, penjelasan ini sekaligus meluruskan persepsi bahwa Mega tidak mau melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Ditambahkan, seusai pelantikan anggota DPR 2014-2019, Pramono mengaku telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PD Edhie "Ibas" Baskoro Yudhoyono. Pada kesempatan tersebut, Pramono juga sempat berpesan melalui Ibas bahwa Mega ingin berkomunikasi dengan SBY.

Berulang kali, SBY mengatakan, partainya akan menjadi penyimbang antara Koalisi Merah Putih pimpinan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan.

Sementara itu, Jokowi mengindikasikan adanya peluang Megawati berpeluang melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Saat ini, koalisi parpol pendukung Jokowi-JK yang terancam tak bisa mengajukan paket Pimpinan DPR.

Wajah Parlemen 2014-2019 diperkirakan akan dikuasai oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Demokrat.

Secara terpisah, pengamat politik Yunarto Wijaya memercayai bahwa cairnya hubungan kedua tokoh itu bisa memperkuat dukungan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

”Penyebab utama (kesulitan PDI-P mengajak Partai Demokrat berkoalisi) adalah kegagalan upaya mengharmonisasi hubungan antara Megawati dan Yudhoyono sebagai veto player di kedua partai tersebut. Hal ini menyebabkan jarak psikologis yang mengganggu proses komunikasi dan hubungan yang diwarnai praduga-praduga di masa lalu,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com