Demokrat Enggan Ikut Paket Pimpinan di Koalisi Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak mau masuk dalam paket pimpinan di partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, partai berlambang mercy itu merasa tak didukung saat mengajukan 10 syarat untuk pilkada langsung saat sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.

"Jokowi-JK enggak bisa, karena mereka enggak mau mengikuti 10 syarat yang kita ajukan kemarin," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Suharli Leimena di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014) siang.

Partai koalisi pendukung Jokowi-JK yang hanya terdiri dari empat partai yakni PDI-P, PKB, Nasdem dan Hanura terancam tidak mendapat kursi pimpinan DPR periode mendatang. Pasalnya, berdasarkan undang-undang tata tertib, pimpinan DPR diajukan dalam satu paket yang berisi 5 orang dari fraksi yang berbeda. Sebaliknya, lanjut Melani, Demokrat masih membuka peluang kepada paket yang akan diajukan koalisi merah putih. Koalisi tersebut terdiri dari 5 partai yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP.

"Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan. Semuanya ditentukan di lobi besok," ujar Melani.